Daftar Informasi Publik

Daftar Informasi Publik

Salah satu kewajiban badan publik yang dinyatakan dalam Undang Undang No. 14 Tahun 2008 adalah menyediakan Daftar Informasi Publik (DIP). DIP adalah catatan yang berisi keterangan sistematis tentang informasi yang berada di bawah penguasaan badan publik.


Informasi Berkala

  • Profil BBKK
  • DIPA
  • Laporan Barang Milik Negara
  • Rencana Umum Pengadaan
  • LAKIP
  • Laporan Keuangan
  • Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L)
  • Laporan Akses Informasi Publik
  • Peraturan
  • Kerangka Acuan Kerja (KAK)
  • Prosedur Peringatan Dini dan Evakuasi Keadaan Darurat
  • Rencana Strategis
  • Rencana Kinerja (Renkin)

Informasi Setiap Saat

Informasi Serta Merta

  • Tidak ada informasi serta merta

Daftar Informasi yang Dikecualikan

No Rincian Informasi Publik Dasar Hukum Alasan Pengecualian Jangka Waktu
1. Biodata pegawai UU No.14 thn 2008 ttg KIP pasal 17 huruf h Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia Tidak terbatas
2. Dokumen/berkas/arsip kepegawaian UU No.14 thn 2008 ttg KIP pasal 17 huruf h Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia Tidak terbatas
3. Identitas PNS/pegawai yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin UU No.14 thn 2008 ttg KIP pasal 17 huruf h Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia Tidak terbatas
4. Identitas PNS yang mengajukan ijin perceraian/perkawinan UU No.14 thn 2008 ttg KIP pasal 17 huruf h Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia Tidak terbatas
5. DP 3/SKP PNS UU No.14 thn 2008 ttg KIP pasal 17 huruf h Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia Tidak terbatas
6. Data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural UU No.14 thn 2008 ttg KIP pasal 17 huruf i Menghambat kesuksesan kebijakan Sampai dengan pelantikan
7. Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia UU No.14 thn 2008 ttg KIP pasal 17 huruf i Merugikan penyusunan kebijakan Tidak terbatas
8. Dokumen penawaran kontrak kerjasama UU No.14 thn 2008 ttg KIP pasal 17 huruf i; Keppres No.54 Tahun 2010 beserta perubahannya Munculnya persaingan tidak sehat Selama proses pengadaan
9. Kode akses elektronik UU No.11 thn 2008 ttg Informasi dan transaksi elektronik pasal 1 angka 16 Penyalahgunaan pihak lain Tidak terbatas
10. Hasil pemeriksaan keuangan reguler UU No.14 thn 2008 ttg KIP pasal 6 huruf c ayat 6 dan pasal 6 dan pasal 17 huruf i Melanggar distribusi LHP Tidak terbatas
11. Hasil analisis, LHU/ (Laporan Hasil Uji/Kalibrasi) Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi UU No.14 thn 2008 ttg KIP pasal 17 huruf i Munculnya persaingan tidak sehat Tidak terbatas
12. Laporan Audit/Assessment ke industri UU No.14 thn 2008 ttg KIP pasal 17 huruf i Munculnya persaingan tidak sehat Tidak terbatas
13. Laporan keuangan tahun berjalan UU No.17/2003 (Keuangan negara); UU no.1/2004 (Perbendaharaan Negara), UU No.15/2006 BPK Penyalahgunaan pihak lain Sampai proses audit selesai
14. Rekening dan transaksi keuangan pegawai UU No.14 thn 2008 ttg KIP pasal 17 huruf h Mengungkat data pribadi yang bersifat rahasia Tidak terbatas
15. Riwayat kesehatan jasmani dan rohani pegawai UU No.14 thn 2008 ttg KIP pasal 17 huruf h Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia Tidak terbatas
16. Hasil evaluasi kinerja, kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi pegawai UU No.14 thn 2008 ttg KIP pasal 17 huruf h Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia Tidak terbatas
17. Hasil evaluasi terkait dengan kinerja, kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan pegawai UU No.14 thn 2008 ttg KIP pasal 17 huruf h Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia Tidak terbatas
18. Dokumen perusahaan yang menjadi pelanggan UU No.14 thn 2008 ttg KIP pasal 17 huruf i dan UU No. 20 thn 2000 ttg Rahasia Dagang pasal 3 butir 2 Munculnya persaingan tidak sehat Tidak terbatas
19. Dokumen penawaran lelang UU No.14 thn 2008 ttg KIP pasal 17 huruf i; Keppres No.54 Tahun 2010 beserta perubahannya Munculnya persaingan tidak sehat Selama proses pengadaan
20. Rincian HPS (Harga Perkiraan Sendiri) UU No. 30 thn 2000 ttg Rahasia Dagang Munculnya persaingan tidak sehat Selama proses pengadaan
21. Dokumen kerjasama dengan industri UU No.14 thn 2008 ttg KIP pasal 17 huruf h Munculnya persaingan tidak sehat Tidak terbatas